Perjanjian Renville (17 Januari 1948) Sejarah Lengkap

Agresi militer Belanda I terhadap Indonesia mendapat kritik dan reaksi keras dari komunitas internasional. Tindakan militer Belanda melawan Republik Indonesia adalah ancaman bagi perdamaian dunia. Dewan Keamanan PBB, yang mulai memperhatikan masalah Indonesia dan Belanda, akhirnya menerima proposal Amerika Serikat, yang untuk mengawasi penghentian permusuhan harus dibentuk oleh badan yang baik dari komisi layanan yang kemudian disebut Komisi Tiga Negara (KTN).

Perjanjian Renville

Anggota KTN terdiri dari Richard Kirby (perwakilan Australia yang dipilih oleh Indonesia), Paul van Zeeland (perwakilan Belgia yang dipilih oleh Belanda) dan Dr. Frank B. Graham (perwakilan Amerika Serikat yang dipilih oleh Belgia dan Australia) . Melalui KTN, negosiasi Renville dilakukan dengan sukses di kapal Renville.

Negosiasi Renville secara resmi dimulai pada 8 Desember 1947. Para pihak yang menghadiri negosiasi Renville dirinci di bawah ini:

  1. PBB sebagai mediator, diwakili oleh Grank Graham (presiden) dan Richard Kirby (anggota).
  2. Delegasi Belanda, diwakili oleh R. Abdul Kadir Wijoyoatmodjo (presiden).
  3. Delegasi Indonesia, diwakili oleh Bapak Amir Syarifuddin (ketua).

Negosiasi itu sulit, karena kedua belah pihak berdiri teguh di posisi masing-masing. Meskipun negosiasi keras, teks Perjanjian Renville akhirnya ditandatangani pada 17 Januari 1948.

Berikut ini adalah hasil (isi) dari negosiasi Renville:

Hentikan api

Area di belakang garis Van Mook harus dikosongkan dari pasukan Indonesia.

Belanda bebas untuk membentuk negara federal di wilayah yang diduduki oleh plebisit sebelumnya.

Di Uni Indonesia Belanda, Amerika Serikat Indonesia akan sama dengan Kerajaan Belanda.

Negosiasi Renville, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, menghambat posisi Indonesia dan wilayah Indonesia yang semakin sempit. Kesulitan ini diperburuk oleh blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda.

Penerimaan perjanjian Renville juga menyebabkan jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin akhirnya menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada 23 Januari 1948.

Kabinet Amir Syarifuddin digantikan oleh kabinet Hatta. Selama kabinet Hatta, Mohammad Hatta juga menjabat sebagai wakil presiden Republik Indonesia dan perdana menteri. Kabinet Hatta berusaha mematuhi hasil negosiasi Renville. Tujuannya agar strategi diplomasi tetap bisa dijalankan. Keputusan Negosiasi Renville mengalami hal yang sama dengan Perjanjian Linggarjati. Belanda mengambil tindakan militer kedua pada 19 Desember 1948.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>